Aset Kripto di Indonesia: Bagaimana Regulasi Melindungi Investor?

Minat terhadap aset kripto di Indonesia terus meningkat. Seiring pertumbuhan ini, penting untuk memahami regulasi yang mengatur ekosistem kripto. Pemerintah, melalui Peraturan Bappebti, bertujuan untuk melindungi investor, mencegah penyalahgunaan aset digital, dan mendukung inovasi teknologi blockchain.

Sejarah Singkat Regulasi Kripto di Indonesia

Regulasi dimulai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur perdagangan kontrak berjangka aset kripto. Aturan ini memberikan landasan hukum untuk memastikan keamanan transaksi sekaligus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi inovasi.

Landasan Hukum

Regulasi ini didukung oleh beberapa dasar hukum, di antaranya:

• Undang-Undang No. 32 Tahun 1997: Mengatur perdagangan berjangka komoditi.
• Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2018: Mengarahkan kebijakan umum perdagangan aset kripto.

Tujuan Regulasi

1. Perlindungan Investor: Regulasi mencegah penipuan dan memastikan transparansi informasi.
2. Stabilitas Sistem Keuangan: Mengelola volatilitas dan mencegah pencucian uang.
3. Pengembangan Blockchain: Mendorong inovasi teknologi dan menarik investasi baru.

Tips untuk Investor Kripto

• Pilih Platform yang Terdaftar: Pastikan platform Anda diawasi oleh Bappebti.
• Riset Sebelum Berinvestasi: Kenali aset dan risiko yang Anda hadapi.
• Diversifikasi Portofolio: Sebarkan investasi untuk mengurangi risiko.

Disclaimer

Artikel ini ditujukan untuk tujuan edukasi dan informasi. Selalu lakukan riset mendalam atau konsultasi dengan ahli sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber & Kredit:

Artikel ini merupakan adaptasi dari konten yang diterbitkan di Mobee.io Academy. Hak cipta dan semua informasi berasal dari penulis asli. Artikel ini telah disesuaikan dan diterbitkan oleh CoinKami untuk keperluan edukasi.