Fenomena Worldcoin di Indonesia: Antara Uang Cepat dan Risiko Privasi

Di tengah semakin sulitnya mencari pekerjaan dan tekanan ekonomi yang kian berat, warga Indonesia kini dihadapkan pada pilihan pelik: mendapatkan uang cepat dengan risiko tinggi terhadap privasi. Worldcoin, proyek kripto yang mengklaim ingin menciptakan identitas digital global berbasis scan retina, kini ramai diburu masyarakat Indonesia.

Salah satu kisah yang mencuat adalah milik Siti, warga Bekasi berusia 22 tahun. Dalam wawancara dengan tim kami, Siti mengaku ikut mengantri dan melakukan scan bola mata demi mendapatkan insentif sekitar Rp200.000. "Saya butuh uang buat beli susu adik saya. Kalau bisa dapat uang cuma dari scan mata, ya kenapa nggak?" ujarnya.

Namun, di balik iming-iming kemudahan ini, terdapat kekhawatiran serius terkait privasi data biometrik. Retina adalah bagian dari identitas biologis yang tidak bisa diganti seperti kata sandi atau kartu identitas. Sekali bocor, risikonya bisa seumur hidup.

Peringatan dari Komdigi dan Regulasi yang Masih Abu-Abu

Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), melalui Komisi Perlindungan Data Pribadi Digital (Komdigi), telah memberikan sinyal larangan terhadap aktivitas Worldcoin. Proyek ini dianggap melanggar prinsip dasar perlindungan data pribadi karena belum memiliki izin operasional dan standar keamanan yang jelas di Indonesia.

Bahkan beberapa negara seperti Kenya, Prancis, dan Jerman sudah melarang operasional Worldcoin karena alasan serupa.

Ekonomi Jadi Pemicu, Etika Jadi Taruhan

Tak bisa dipungkiri, melonjaknya partisipasi warga terhadap Worldcoin menunjukkan adanya celah besar dalam kondisi sosial-ekonomi. Banyak dari mereka yang terpaksa menukarkan privasi dengan uang demi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini menggambarkan bahwa literasi digital dan pemahaman tentang data pribadi masih sangat rendah, bahkan di kota-kota besar.

Di sisi lain, Worldcoin juga menuai pro dan kontra di komunitas crypto global. Meski membawa semangat desentralisasi dan inklusi identitas digital, pendekatan “bayar untuk biometrik” memicu banyak pertanyaan etis.

Penutup

Kasus seperti Siti bisa jadi hanyalah awal dari gelombang besar masyarakat yang akan "menjual" data mereka demi kebutuhan ekonomi. Saatnya pemerintah bertindak lebih tegas, dan masyarakat perlu lebih sadar bahwa data adalah aset, bukan sekadar alat tukar sesaat.

Apakah kamu juga rela "jual" retina demi 200 ribu rupiah?